Everything about agus joko pramono
Everything about agus joko pramono
Blog Article
The board can follow up on this type of detection by conducting investigative audit, possibly based on its initiative or perhaps the requests of regulation enforcement officers, he stated.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
"Saya rasa mereka ingin mengetahui pandangan saya ke depan apabila menjadi pimpinan KPK. Dan saya sudah sampaikan apa yang dalam pikiran saya," kata Agus.
Throughout the meeting, the Vice Chairman supplied inputs and recommendations in effort and hard work to improve the efficiency with the UN method entities.
In relation for the institution, the position of your BPK Vice Chairman as the Vice-Chair of the UN IAAC can reinforce BPK's commitment in supporting the optimization of Indonesian overseas coverage and improve the impression on the BPK as an institution with competencies recognized within the Global level.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in good shape and suitable examination. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.
Ordinarily, the requests are from law enforcement officers followed up from BPK’s investigation or their own investigation,” Pramono highlighted.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih position pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
“This is because the common with the here point out’s losses must be genuine and definite by measuring the standardization method and assessing the appropriate normal. Consequently, we simply cannot entire those that aren't but stipulated inside the legislation or in any existing laws,” he remarked.
Ketika ditanya apakah dia yakin dan percaya diri dengan jawaban yang disampaikannya di hadapan para penguji, Agus hanya merespons singkat. "
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
The outcome of strategic administration accounting on strategic supply chain by inner and exterior orientation